Daerah Administratif Khusus Hong Kong (HKSAR) Republik Rakyat Tiongkok dibentuk pada 1 Juli 1997 berdasarkan prinsip "Satu Negara, Dua Sistem" dan "Orang Hong Kong mengelola Hong Kong". Prinsip-prinsip ini diabadikan dalam Undang-Undang Dasar, dokumen konstitusional/pendirian HKSAR.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar tersebut, HKSAR akan memiliki banyak sekali kewenangan otonomi kecuali dalam hal-hal yang berkaitan dengan pertahanan dan urusan luar negeri. HKSAR boleh menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif dan juridis secara independen, termasuk dalam hal putusan akhir pengadilan. Otoritas eksekutif dan anggota dewan legislatif HKSAR terdiri dari penduduk tetap Hong Kong. HKSAR akan tetap menjadi pelabuhan bebas dengan wilayah pabean serta pusat keuangan internasional terpisah dan, dengan keputusannya sendiri, boleh menggunakan nama "Hong Kong, China", boleh menjalin dan mengembangkan hubungan serta menandatangani dan menerapkan perjanjian dengan negara asing dan wilayah serta organisasi internasional terkait di bidang yang bersangkutan, termasuk bidang-bidang ekonomi, perdagangan, keuangan dan moneter, pelayaran, komunikasi, pariwisata, budaya dan olahraga.
HKSAR dipimpin oleh seorang Kepala Eksekutif yang disebut Chief Executive. yang mendapat masukan berdasarkan pada keputusan kebijakan utama dari Dewan Eksekutif (Executive Council).
Fungsi administratif dan eksekutif utama pemerintah dilaksanakan oleh 13 biro kebijakan, yang merumuskan kebijakan dan menyusun usulan undang‐undang, serta 61 departemen dan instansi, yang akan menerapkan undang‐undang dan kebijakan Hong Kong serta menyediakan layanan langsung kepada masyarakat. Departemen dan instansi tersebut kebanyakan dikelola oleh pegawai negeri.
Dewan Legislatif (Legislative Council) adalah badan pembuat undang‐undang HKSAR. Dewan ini beranggotakan 70 orang, dengan 35 dari diantaranya dipilih langsung oleh para pemilih berdasarkan wilayah geografisnya sedang 35 orang lainnya dipilih oleh para pemilih berdasarkan fungsi pekerjaannya. Terlepas dari fungsinya sebagai pembuat undang‐undang, Dewan Legislatif juga membahas masalah-masalah kepentingan umum, memeriksa dan menyetujui anggaran, menerima dan membahas kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala Eksekutif, serta mengesahkan pengangkatan dan pemberhentian para hakim Pengadilan Banding Akhir dan Hakim Ketua Pengadilan Tinggi.
Undang-Undang Dasar menjamin bahwa HKSAR akan terus mempraktikkan hukum yang berdasarkan pada adat dan hukum Common Law. HKSAR memiliki sistem peradilan yang independen. Sistem ini bertanggungjawab atas berjalannya peradilan serta untuk menafsirkan undang‐undang yang diberlakukan oleh Dewan Legislatif.
Informasi lebih lanjut tentang Undang-Undang Dasar dapat ditemukan di sini.
Informasi lebih lanjut tentang layanan hukum di Hong Kong dapat ditemukan di sini.
Informasi lebih lanjut tentang Pemerintah HKSAR dapat ditemukan di sini.